KESALAHAN DATA KEPENDUDUKAN YANG SALAH DIPERMASLAHKAN Oleh : Ricky Idaman SH.MH

Sungguh mengejutkan Komisaris Partai Garindra dan Forum Mahasiswa Pasca Sarjana (Forpas) Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pengawasan sebanyak 10,4 juta data pmilih belum diketahui Nomor Induk Kepependudukan (NIK) lalu muncul masalah rutin dalam setiap pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemililihan Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belum lagi masalah warga Negara Indonesia di Negara lain datanya mungkin masih kurang akurat jumlahnya sebagai peserta pemilu atau peserta Pilpres. Data yang dibuat oleh Departemen Dalam negeri yang di Pimpin oleh Gamawan Fauzi yang juga mantan Gubernur Sumatra Barat ini katanya sudah tepat guna tehnologi sehingga bias memudahkan KPU/KPUD melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa ada masalah lebih lanjut sehingga kualitas Pemilu dan Pilpres serta Pilkada meningkat, namun nayatanya malah menambah masalah baru di dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Pada hal untuk pembuatan E-KTP itu tidak sedikit uang Negara digunakan mencapai triliunan rupiah, namun hasil sangat mengecewakan. Dari kondisi seperti tersebut diatas maka kita dapat menilai kinerjanya Mentri Dalam negeri Gamawan fauzi masih jauh dari tingkat kualitas yang kita harapkan mampu mengatasi masalah-masalah dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres,Pilkada. Jadi bila rakyat menggugat atas kinerjanya Departemen Dalam Negeri wajar-wajar saja dan mentri Dalam negeri Gamawan Fauzi jangan merasa tersinggung sebab cara berpikir orang Sumatra Barat bila telah duduk diatas susah untuk di berikan kritik dan saran cendrung mengatakan dirinya berkuasa dan menampakan kekusaannya , namun ketika posisi berada di bawah maka akan selalu mengkritisi dan memberikan komentar-komentar bahkan mungkin menjatuhkan orang lain , ini mungkin bawaan orang minangkabau dalam berpolitik saat ini.(Ricky)